Home / Nasional / Perlindungan Untuk Para Nelayan Masih Terhambat Regulasi

Perlindungan Untuk Para Nelayan Masih Terhambat Regulasi

TANGERANG-Perlindungan untuk para nelayan sampai saat ini masih belum memadai. Pasalnya, perlindungan untuk para nelayan masih terhambat dengan regulasi yang saling berbenturan.

Seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang diperkuat dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terbentur dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/Permen-Kp/2016.

Oleh karena itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Marinus Gea meminta kepada Pemerintah dan pihak terkait untuk duduk bersama dalam mewujudkan perlindungan nelayan agar bisa menjalankan profesi untuk kehidupan keluarganya.

“Perlindungan pada nelayan saat ini hanya lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Tenaga Kerja, yang belum memenuhi kebutuhan nelayan,” tutur Marinus, Minggu (14/4).

Berdasarkan UU No 24 Tahun 2011, Marinus menerangkan, Negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Tenaga Kerja (BPJS-TK) membantu iuran bagi nelayan yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah (BPU).

Bantuan itu menurut Marinus diberikan selama setahun pertama untuk kemudian iuran Rp. 16.800 per bulan dilanjutkan oleh nelayan.

“Nelayan yang menjadi peserta BPJS-TK sebagai BPU akan menerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan pekerja formal atau pekerja penerima upah (PPU) wajib terdaftar dalam empat program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM, JHT (Jaminan Hari Tua) dan JP (Jaminan Pensiun),” paparnya.

Marinus memahami, batasan jaminan terhadap nelayan oleh BPJS-TK itu dirancang karena ada kemungkinan mereka beralih profesi.

Dan, Marinus mengatakan, hanya melindungi nelayan dari risiko saat bekerja saja. Padahal, nelayan bisa saja tak bisa bekerja karena sudah lanjut usia, sehingga JHT dan JP dinilai perlu diberikan bagi nelayan.

“Ketidakharmonisan peraturan membuat bingung masyarakat. Kondisi ini membuat BPJS-TK juga tidak maksimal untuk sosialisasi kewajiban nelayan mengikuti BPJS. Untuk membenahi ini, saya kira dibutuhkan keseriusan semua pihak yang membidani itu,” tegas dia.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati menilai program jaminan pemerintah bagi nelayan melalui BPJS-TK sebatas JKK dan JKM.

“Padahal nelayan butuh jaminan di hari tua ketika sudah tidak melaut lagi,” ujar Susan.

Untuk itu, Susan berharap pemerintah memperbaiki jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan ke depannya. Perbaikan itu tentunya harus diawali dengan pendataan dan monitoring yang baik. (YAN)

About admin

Check Also

Bahasa Tubuh

Saya nonton debat calon presiden Sabtu malam. Tapi apa yang bisa ditulis? Tidak ada debat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *