Home / Nasional / Ratusan Ribu Tanda Tangan Dukung Petisi Revisi RUU Konservasi
Diskusi tentang Kajian Rekam Jejak Anggota DPR dalam proses Legislasi RUU Terkait Isu Lingkungan di Jakarta (27/2).

Ratusan Ribu Tanda Tangan Dukung Petisi Revisi RUU Konservasi

Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) mandek ditengah jalan. Padahal urgensi payung hukum konservasi tersebut sangat tinggi.

Peneliti dari Yayasan Madani Berkelanjutan Trias Fetra mengatakan, payung hukum konservasi yang digunakan negara saat ini, yaitu UU No. 5/1990 tentang KSDAHE.Hal itu sudah tidak lagi relevan dengan kompleksitas permasalahan di tingkat tapak. Sudah 29 tahun lamanya UU tersebut belum direvisi sehingga tak lagi sesuai dengan tantangan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Misalnya dalam merespon kejahatan terkait perlindungan satwa liar,

“Ada banyak faktor di luar DPR dalam pengesahan RUU ini. Anggota legislatif seharusnya lebih intens menjalin komunikasi dan duduk bersama dengan pemerintah. Menyerap aspirasi publik dan pemangku kepentingan dalam percepatan pengesahan legislasi ini,” kata Trias dalam diskusi #Vote4Forest tentang Kajian Rekam Jejak Anggota DPR Dalam Proses Legislasi Rancangan Undang-Undang Terkait Isu Lingkungan di Jakarta (27/2).

Data Wildlife Conservation Society Indonesia mencatat bahwa jumlah kasus kejahatan satwa liar meningkat tajam.  Tercatat pada 2015 ada 106 kasus. Jumlah itu naik menjadi 225 kasus pada tahun 2017.

Data Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2018 menyebutkan transaksi perdagangan tumbuhan dan satwa liar mencapai lebih dari Rp13 triliun per tahun. Artinya UU yang ada saat ini belum dapat secara efektif mengatasi persoalan dan memberikan efek jera.

Kajian #vote4Forest memaparkan  kecenderungan sikap wakil rakyat terhadap RUU KSDAHE didominasi oleh sentimen positif sebanyak 84 persen. Artinya, di dalam setiap proses rapat dan pembahasan RUU, mayoritas wakil rakyat dalam posisi mendukung diundangkannya RUU tersebut. Hanya 16 persen dari wakil rakyat memiliki sikap netral atau tidak memiliki posisi yang lebih jelas.

Ironisnya, meskipun kecenderungan sikap wakil rakyat terhadap RUU KSDAHE bersentimen positif, akan tetapi RUU tetap tak kunjung diundangkan meskipun telah tiga tahun masuk Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas).

Mayoritas anggota DPR yang memiliki kecenderungan sikap positif berasal dari Dapil yang memiliki kawasan konservasi.Hal tersebut tetap tidak menjamin pada percepatan pengesahan RUU KSDAHE.

Kajian ini dilakukan terhadap 34 anggota DPR yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU KSDAHE. Dari jumlah tersebut, 31 anggota DPR (91%) maju kembali dalam Pileg 2019. Dari anggota DPR yang mencalonkan kembali di pemilu legislatif ini, 29 anggota DPR (94 %) berasal dari dapil yang terdapat kawasan konservasi. Enam persen berasal dari Dapil yang tidak terdapat kawasan konservasi.

Pemahaman dan kepedulian wakil rakyat terhadap  pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dapat menjadi tolok ukur komitmen. Mendengar suara rakyat dan memenuhi hak konstitusional warga dalam mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti pada Pasal 28 dan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 tentang perekonomian nasional berwawasan lingkungan.

“Ironisnya, capaian target Prolegnas tahun 2018 justru jauh dari harapan. Dari target 49 RUU yang ditetapkan, DPR hanya berhasil mengesahkan 10 RUU menjadi UU dan tidak satupun RUU terkait lingkungan yang berhasil diselesaikan, termasuk RUU KSDAHE”, kata Adrian Putra dari WikiDPR.org.

“Kajian dilakukan agar semua pihak dapat memahami secara mendalam sikap anggota legislatif terhadap isu lingkungan dengan berkaca pada proses pembahasan RUU yang terkait,” tambah Adrian.

Desmarita Murni dari Change.org Indonesia menjelaskan aspirasi publik yang disuarakan lewat petisi desakan kepada DPR dan pemerintah untuk mengesahkan RUU Konservasi.

Dijelaskan dia, sampai saat ini telah didukung lebih dari 800 ribu tanda tangan diwww.change.org/revisiUUKonservasi, namun belum mendapatkan perhatian dan tindak lanjut memadai.

Selain itu #Vote4Forest adalah inisiatif kolaborasi dari Yayasan Madani Berkelanjutan, WikiDPR dan Change.org Indonesia untuk memberikan informasi publik terkait rekam jejak anggota DPR pada isu lingkungan jelang Pemilu 2019.(alf)

 

 

About admin

Check Also

Hubungkan Lampung-Aceh, Tol Trans Sumatera Rampung 2024

  Presiden RI Joko Widodo meresmikan tol Trans Sumatera di Lampung (8/3). Musim mudik 2019 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *