Home / Pemerintahan / Finalisasi Raperda Pananaman Modal Ditunda

Finalisasi Raperda Pananaman Modal Ditunda

SERPONG, Finalisasi Rancanan Peraturan Daerah (Raperda) terpakasa harus ditunda, lantaran aka nada wacana dari pemerintah pusat, dimana akan terbit Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) yang baru.

Sehingga jika Raperda tersebut dipaksakan difinalisasi saat ini juga, khawatir nantinya akan ada perubahan pasal-pasal terkait dengan penanaman modal dari Perka BKPM yang baru nanti, sehingg terpaksa harus menunggu Perka baru tersebut.

Hal itu terungkap dalam rapat finalisasi Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penanaman Modal Daerah, di salah satu hotel kawasan Serpong kemarin. Dimana dalam rapat tersebut diputuskan finalisasi harus ditunda.

Ketua Pansus Abdul Rahman mengatakan, bahwa jika dipaksakan untuk difinalisasi, maka bisa saja nantinya Raperda yang telah difinalisasi itu berubah kembali dengan adanya Perka baru itu, karena untuk Raperda Penanaman Modal Daerah, menginduk dari Perka BKPM.

“Seharusnya sudah bisa difinalisasi, tapi karena BKPM akan mengeluarkan Perka baru terkait izin prinsip terkait penanaman modal, maka terpaksa finalisasi ini kami tunda sampai keluarnya Perka baru tersebut,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Arnovi ini juga mengatakan, sebenanrya Raperda yang dibahas tersebut ialah, Raperda perubahan dari Perda yang lama yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelnggaraan Penanaman Modal Daerah. Sehingga dalam pembahasan Pansus pun hanya mengenai izin prinsip saja yang mengalami perubahan.

“Sebenarnya ini hanya sekedar perubahan saja, dan perubahan pun hanya terletak pada izin prinsip saja. Tapi kami tidakingin ketika ini disahkan dan Perka baru terbit justru berbenturan dengan aturan diatasnya,” paparnya.

Lanjut Arnovi, mengenai perubahan yang telah dibahas ialah, ada enam pasal yang rencananya akan berubah dari Perda yang lama tersebut.

Enam pasal itu ialah, Pasal 1 tentang ketentuan dan peraturan penyelenggaran penanaman modal, dimana harus dikelola dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pasal 3 tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal, pasal 20 dimana ada beberapa ayat yang dihappus karena harus ada penyesuaian, pasal 21 terkait tata cara perizinan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Waliktoa (Perwal).

Pasal 23 nantinya berubah menjadi DPMPTSP sesuai dengan izin prinsip atau izin usaha yang diterbitkannya dapat menganakan sanksi adminsitratif kepada badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memnuhi aturan yang berlaku.

Pasal 29 berubah menjadi measyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluar-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal daerah. “Perubahan terkait izin prinsip ini ada enam pasal, dan semuanya telah kami bahas dan kaji secara mendalam sesuai denagn Naskah Akdemik yang dibuat,” ujarnya.

Untuk Perka BKPM yang baru tersebut, Sekretaris Pansus, Rizky Jonis mengaku belum bisa memastikan kapan akan diterbitkan Perka baru tersebut, yang pasti Pansus akan terus berkoordinasi dengan BKPM terkait adanya Perka baru nanti.

“Belum bisa kami pastikan kapan terbitnya, karena ini masih menunggu pembahasan usai di itngkat BPKM, yang pasti kami akan terus berkoordinasi dan juga meminta informasi terbaru agar ini bisa secepatnya difinalisasi,” pungkasnya. (MG)

About admin

Check Also

DMI; Pengurus DKM Jangan Pernah Jenuh

TANGSEL-Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Tangsel menghadirkan 108 pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se Tangsel. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *